Liga Voli Korea – Pembalasan Megawati Saat Rekan Setim Ambruk Karena Smash Monster Tim Legenda

BOLASPORT.COM – Pertandingan panas terjadi pada set kedua saat Daejeon JungKwanJang Red Sparks menghadapi GS Caltex Seoul KIXX.

Tensi tinggi terjadi saat Red Sparks menghadapi GS Caltex dalam lanjutan Liga Voli Korea 2023-2024, Rabu (21/2/2024).

Pertandingan ini merupakan pertandingan yang penting bagi kedua tim tersebut yang sedang merebutkan peringkat ketiga.

Turun dengan diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks tampil solid pada set pertama.

Tim besutan Ko Hee-jin tersebut melewati set pertama dengan apik melalui keunggulan 25-21 atas GS Caltex sebagai tuan rumah.

Tensi pertandingan semakin panas memasuki set kedua, seiring intensitas serangan yang semakin gencar dari GS Caltex.

Tim yang pernah merajai Liga Voli Korea selama sembilan musim tersebut tentunya tidak ingin menelan hasil minor di rumah sendiri.

Gempuran-gempuran sporadis dilancarkan melalui andalan mereka Gyselle Silva dalam membendung pertahanan Red Sparks.

Pemain asal Kuba yang menduduki urutan pertama dalam tabel top skor liga musim ini tersebut benar-benar merepotkan.

Jokowi Respons Ganjar yang Dorong Hak Angket DPR Terkait Pilpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Apa kata Jokowi?

Hal itu sempat ditanyakan ke Jokowi setelah menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024). Jokowi menyebut usulan itu merupakan hak berdemokrasi.

“Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa, kan,” kata Jokowi singkat.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.

Dalam keterangannya, Senin (19/2/2024), menurut Ganjar, hak angket, yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).

Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.

Diketahui, partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Menurutnya, usulan untuk mengajukan hak angket di DPR, dalam hal ini PDIP dan PPP, telah disampaikan dalam rapat TPN, pada Kamis (15/2).

Binus School Benarkan Anak Artis Vincent Rompies Terlibat Bullying

Jakarta, CNN Indonesia — Anak dari artis Vincent Rompies disebut diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying di Binus School Serpong.

Kabar keterlibatan anak dari artis Vincent Rompies itu juga telah dibenarkan oleh Public Relation Binus School Haris Suhendra. Haris menyebut nantinya Vincent juga akan dipanggil oleh pihak sekolah untuk dimintai keterangan.

“Iya (anak Vincent Rompies terlibat). Masih dalam proses pemanggilan (orang tua),” ujar Haris saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (19/2).

Haris memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam aksi perundungan itu bakal dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada.

“Sejauh ini dalam penanganan sekolah dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti, sejauh ini kita sudah memanggil yang terlibat dan masih dalam proses. (sanksi) mengikuti aturan sekolah yang sudah ada,” tuturnya.

Sebelumnya seorang siswa Binus School di BSD, Serpong, dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga menjadi korban perundungan oleh seniornya sebagai syarat untuk masuk geng.

Aksi perundungan tersebut viral di media sosial dan diduga terjadi di warung belakang Binus School. Korban yang merupakan calon anggota geng disebut harus melakukan beberapa hal yang diminta oleh senior termasuk mendapati kekerasan fisik.

Kanit PPA Polres Tangerang Selatan Ipda Galih menyebut dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga mengalami perundungan dari lebih satu pelaku. Ia menyebut proses visum juga telah dilakukan untuk memeriksa seluruh luka yang dialami oleh korban.

“Terhadap luka yang dialami sudah kita lakukan visum, akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku,” ujarnya kepada wartawan, Senin (19/2).

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, Galih menyebut dari tubuh korban ditemukan adanya sejumlah luka memar hingga bekas luka bakar.

Kendati demikian, Galih mengaku masih belum bisa membeberkan lebih lanjut ihwal penyebab dari luka-luka yang dialami oleh korban. Ia menyebut penyidik masih menunggu hasil visum yang sedang diproses.

“Di Sebagian tubuhnya ada banyak luka memar, juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas,” jelasnya.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi pihak Vincent Rompies untuk meminta tanggapan, tetapi belum mendapatkan jawaban.

Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count, Cucun Ungkap Kondisi Internal PKB

Jakarta – Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan kondisi di internal partai usai beberapa lembaga survei menempatkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di posisi teratas. PKB sendiri masih menunggu hasil dari KPU.

“Di internal PKB kita sudah lakukan rapat koordinasi tidak ada hal-hal yang menjadi hal yang luar biasa, tetap saja menjalankan bagaimana setiap saat mengevaluasi pemenangan,” kata Cucun kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Cucun menyebut pihaknya tengah mengumpulkan hasil pemungutan suara dari para saksi di TPS. “Kemudian juga kondisi struktur kita bahkan laporan-laporan saksi-saksi di TPS semua dilakukan, tidak ada yang beda, ya tetap saja seperti biasa,” katanya.

Cucun mengatakan PKB belum menentukan sikap untuk bergabung dengan pemerintahan mendatang atau menjadi bagian oposisi. PKB masih menunggu hasil pemilu 2024.

“Tadi yang saya sampaikan, kita lihat dulu hasil pemilu ini kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri- sendiri, tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN ada pembicaraan,” ungkapnya.

Cucun menyebut hingga saat ini belum ada kesimpulan terkait posisi PKB ke depan. Ia mengatakan komunikasi dengan kubu lain juga belum terlaksana.

“Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi belum ada sampai sekarang,” ujar Cucun.

“Belum ada sampai sekarang (komunikasi). Peta semacam itu tidak akan berbanding lurus dengan langkah-langkah karena setiap partai punya integrity-nya ya, setiap partai punya sikap yang pasti akan diambil dan itu pasti,” sambungnya.

KPU Respons Anies soal Diminta Serius Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang meminta KPU untuk serius menyikapi laporan dugaan kecurangan Pemilu 2024. KPU memastikan akan menindaklanjuti segala putusan dari Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bawaslu selaku lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh UU Pemilu pasti akan menangani dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan pemilu dalam pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Sabtu (17/2/2024).

Hal itu, kata dia, sesuai dengan Pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017, di mana KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 hari. Selain itu, juga Pasal 475 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Idham kemudian mencontohkan terkait tindaklanjut yang dilaksanakan KPU atas putusan Bawaslu. Di antaranya, kata Idham, ialah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

“Itu sebagai bukti bahwa KPU berkomitmen melaksanakan aturan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur di dalam undang-undang Pemilu,” jelasnya.

Anies sebelumnya mengatakan KPU perlu serius menyikapi dugaan kecurangan pemilu. KPU harus menghormati semua laporan mengenai problem tersebut.

“Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi lebih baik,” kata Anies di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Anies mengatakan keseriusan KPU dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan kecurangan pemilu bertujuan agar kualitas demokrasi di Indonesia lebih baik. Dia mengatakan salah satu indikasi demokrasi yang baik, yakni pemilu berjalan bersih dan jujur.

“Salah satu indikasi demokrasi baik itu pemilu yang bersih, kemudian jujur, ya kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya,” tuturnya.

TKN Prabowo-Gibran Minta PDIP Jangan Menjadi Oposisi

Bisnis.com, JAKARTA–Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berharap PDI Perjuangan (PDIP) tidak jadi oposisi dan membantu Prabowo-Gibran membangun Indonesia.

Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengakui Prabowo-Gibran tidak bisa membangun Indonesia sendirian, karena butuh bantuan dari banyak tokoh nasional.

Oleh karena itu, Muzani mengatakan pihaknya dalam waktu dekat bakal menemui PDI-Perjuangan dan mengajaknya bersatu ke dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran kan punya keinginan untuk merangkul semua kekuatan untuk membangun Indonesia, makanya kami akan lakukan itu,” tuturnya di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Muzani juga menjelaskan dirinya mendapat perintah langsung dari Prabowo Subianto untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan partai pendukung maupun bukan pendukung.

Tujuannya, kata Muzani adalah merangkul semua partai politik guna membangun Indonesia bersama-sama.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik Indonesia untuk merangkul kekuatan bersama,” kata Muzani.

Sikap PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya siap untuk menjadi oposisi.

Hasto mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakay sipil prodemokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.

Foto Nyeleneh Komeng Viral, KPU Jabar Sebut Baru Terjadi Pertama Kali: Tak Langgar Aturan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—- Foto nyeleneh komedianAlfiansyah Komeng atau dikenal Komeng di surat suara yang sampai viral, untuk pemilihan DPD RI diketahuibaru pertama kali terjadi. Fotonya berbeda jauh dengan foto calon anggota DPD RI lainnya yang menampilkan foto formal.

Seperti dilihat foto Komeng yang beredar, ia terlihat sedang melotot dengan bagian kepala yang agak menunduk serta mulut yang terbuka. Fotonya tersebut menjadi bahan tertawa para pemilih yang mencoblos.

KomisionerKPU Jabar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih Hedi Ardhia membenarkan bahwa penggunaan foto nyeleneh tersebut baru pertama kali terjadi di pemilihan DPD RI tahun 2024. Namun, ia menuturkan tidak terdapat aturan yang dilanggar terhadap penggunaan seperti itu. “Iya (baru pertama kali),” kata Hedi, Kamis (15/2/2024).

Ia menilai penggunaan foto nyeleneh tersebut digunakan oleh calon anggota DPD RI sebagai strategi marketing. Pihak KPU Jabar sendiri tidak dapat terlalu dalam mencampuri urusan tersebut.

Dengan penggunaan foto nyeleneh, suara Komeng unggul dalam pemilihan DPD RI. Ia memimpin perolehan suara DPD RI untuk sementara dengan 8,51 persen atau 263.882 suara. Sedangkan Jihan Fahira turut unggul.

Hingga pukul 14.00 Wib, Kamis (15/2/2024) surat suara dari 48.965 TPS telah masuk ke Sirekap KPU atau 34.86 persen dari total 140.457 TPS.

 

Quick Count 19:00 WIB: Prabowo Makin Unggul, Anies-Ganjar Tertinggal

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemilihan presiden (pilpres) sudah digelar hari ini, Rabu (14/2/2024).

Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bertarung dalam pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hingga pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran masih unggul di sejumlah poling hitung cepat atau quick count.

Simak data berikut:

Penyelenggara Negara di Kemenhan Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi Pembelian Jet Mirage 2000-5

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan seorang penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sosok itu dilaporkan terkait dugaan korupsi pembelian pesawat jet Mirage 2000-5 bekas dari Angkatan Udara Qatar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), organisasi yang tergabung dalam koalisi ini, Kurnia Ramadhana mengatakan, terdapat informasi yang menyebut bahwa penyelenggara negara di Kemenhan itu telah menerima uang 55,4 juta dollar Amerika Serikat (AS).

“Terutama soal indikasi penerimaan kick back oleh seorang penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan,” kata Kurnia saat ditemui awak media di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

Indikasi korupsi lainnya, kata Kurnia, menyangkut harga pesawat Mirage 2000-5 yang dinilai terlalu mahal.

Menurut Kurnia, laporan Koalisi Masyarakat Sipil telah diterima pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

Lembaga antirasuah menyatakan akan menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan verifikasi.

Kurnia mengaku pihaknya telah melampirkan sejumlah bukti dalam aduan itu yang belum bisa disampaikan ke publik.

Selain itu, pihaknya juga berharap KPK bertindak aktif berkoordinasi dengan badan antikorupsi luar negeri.

“(Badan antikorupsi luar negeri) kami anggap punya pengetahuan lebih terhadap substansi dugaan tipikor yang kami laporkan,” tutur Kurnia.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya telah menerima aduan tersebut.

Laporan Koalisi Masyarakat Sipil itu, kata Ali, akan diverifikasi terlebih dahulu.

“Tentu berikutnya kami verifikasi sesuai ketentuan lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat di Kedeputian informasi dan Data KPK,” ujar Ali.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra membantah terdapat korupsi dalam pembelian Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar.

Kontrak pembelian Mirage 2000-5 bekas itu saat ini juga telah dibatalkan oleh Kemenhan karena keterbatasan ruang fiskal.

Herindra menyatakan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum terhadap penyebar informasi pengadaan pesawat jet tempur itu.

“Dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar maka Kementerian Pertahanan akan melakukan langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan hoaks yang menyangkut Kementerian Pertahanan,” kata Herindra seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Senin (12/2/2024).

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari ICW, Transparency International Indonesia (TII), Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dan lainnya.

Sinopsis Drakor Let s Get Grabbed by The Collar, Kisah Reporter Terjebak Kasus Pembunuhan

sinopsis-drakor-let-s-get-grabbed-by-the-collar-kisah-reporter-terjebak-kasus-pembunuhan

Drama Korea (drakor) Let’s Get Grabbed by the Collar dijadwalkan tayang mulai 4 Maret 2024. Drakor bergenre thriller ini akan dibintangi Kim Ha Neul, Yeon Woo Jin, dan Jang Seung Jo.

Drakor Let’s Get Grabbed by the Collar merupakan hasil adaptasi novel web yang dirilis pada 2021 dengan judul yang sama. Serial drama ini mengisahkan seorang reporter berita yang terlibat kasus pembunuhan dalam semalam.

Berikut sinopsis drakor Let’s Get Grabbed by the Collar.

Drama Let’s Get Grabbed by the Collar berkisah tentang Seo Jung Won yang diperankan Kim Ha Neul.

Ia merupakan reporter dan pembawa acara program televisi Let’s Get Grabbed by the Collar. Publik menyukai Seo Jung Won karena memiliki kemampuan analisis tinggi dan kelugasan dalam membawakan berita.

Baca Juga: Sinopsis Drakor Pyramid Game, Boona WJSN Jadi Korban Bullying

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Dalam kehidupan pribadinya, Seo Jung Won menikah dengan Seol Woo Jae, diperankan Yeon Woo Jin. Woo Jae berasal dari keluarga kaya.

Hidupnya terlihat sempurna, tapi segalanya mendadak berubah dalam semalam. Seo Jung Won dinyatakan bersalah atas kematian perempuan yang ternyata selingkuhan suaminya.

Dua masalah menimpa Seo Jung Won sekaligus. Pertama, suaminya selingkuh. Kedua, dia dituduh sebagai pelaku pembunuhan selingkuhan suaminya.

Demi mengungkapkan kebenaran, Seo Jung Won bergabung dengan detektif Kim Tae Hyun, diperankan Jang Seung Jo.

Lalu, apakah Seo Jung Won dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, sekaligus mengungkap siapa pembunuh selingkuhan suaminya?

Baca Juga: Sinopsis Drakor Fantasy Sonata, Kisah Romantis Park Ji Hoon dan Hong Ye Jin

Serial ini disutradai oleh Lee Ho Jae dan Bae Soo Young sebagai penulis naskah. Nantinya, drakor Let’s Get Grabbed by the Collar akan tayang di saluran televisi KBS2.